Mendagri Minta Daerah Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik
Mendagri Minta Daerah dengan Inflasi di Atas Rata-Rata Nasional Kendalikan Harga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang inflasinya berada di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah pengendalian harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat 2,65 persen (year on year), namun kondisi di tiap daerah masih bervariasi.
Rapat Koordinasi Bahas Inflasi Daerah di IPDN Jatinangor
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar bersamaan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah. Acara berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (27/10).
Tito menargetkan angka inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, yang dianggap ideal dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
“Ini yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” tegasnya.
Komoditas Pangan Jadi Sorotan
Mendagri menyoroti sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah.
Beberapa di antaranya:
- Cabai merah naik di 235 kabupaten/kota
- Telur ayam ras naik di 229 daerah
- Daging ayam ras naik di 190 daerah
Meski beberapa komoditas seperti beras masih terkendali, Tito menegaskan pentingnya perhatian serius dari Pemda terhadap komoditas yang memicu inflasi lokal.
Baca Juga: Maika Monroe Dihantui Masa Lalu dalam Trailer ‘Reminders of Him’ Adaptasi Colleen Hoover
Instruksi Pengendalian Inflasi untuk Pemda
Mendagri mengimbau Pemda untuk menganalisis data inflasi di wilayah masing-masing dan segera melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder seperti distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha bila angka inflasi tinggi.
Menurutnya, ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan:
- Kecukupan suplai komoditas.
- Kelancaran distribusi barang ke pasar.
Apabila distribusi terganggu, Tito meminta Pemda memeriksa kemungkinan adanya penimbunan barang yang bisa memicu lonjakan harga.
“Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan barangnya supaya harga naik. Itu nakal di lapangan,” tegasnya.
Strategi Penanganan dan Gerakan Tanam
Untuk mengatasi pasokan yang kurang, Pemda diminta berkoordinasi dengan daerah penghasil atau menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mensubsidi biaya transportasi bahan pangan.
Selain itu, Pemda juga diimbau menggalakkan gerakan tanam komoditas cepat panen.
Beberapa contoh:
- Kota Makassar memanfaatkan sistem hidroponik untuk gerakan tanam.
- Kota Surabaya mengoptimalkan lahan kosong untuk menanam komoditas kebutuhan pokok.
Pemerintah Pusat Siap Turun Tangan
Apabila Pemda kesulitan menekan inflasi, pemerintah pusat akan turut mengintervensi harga melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Rakor tersebut juga dihadiri oleh:
- Menteri Koperasi Ferry Juliantono
- Dirjen Perumahan Perdesaan Imran (Kementerian PKP)
- Deputi Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto
- Plt. Deputi II KSP Edy Priyono
- Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi
Peserta Rakor terdiri dari Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
